Sponsors Link

Kebijakan Moneter di Masa Pandemi yang Perlu dipahami

Sponsors Link

Bank sentral Indonesia (BI) memperkirakan pemulihan ekonomi Indonesia akan lebih cepat. Prakiraan ini didasarkan pada kebijakan pemerintah dalam menanggapi pandemi COVID-19 dan dianggap tepat.

ads

BI mengakui pandemi telah menurunkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Pada saat yang sama, pagebluk ini telah mengubah semua bidang kehidupan, tetapi juga diharapkan oleh negara.

Edhie menjelaskan Indonesia telah menggunakan tiga game changer tahun ini untuk mendorong pemulihan ekonomi negara. Pertama, intervensi kesehatan melalui program vaksinasi nasional.

Kedua, menjaga agar anggaran APBN tetap fleksibel sehingga dapat digunakan sebagai alat pemulihan ekonomi. Dua dari fleksibilitas itu termasuk kelangsungan bisnis dan rencana perlindungan sosial, kata Edhie.

Terakhir, reformasi struktural yang didorong oleh UU Cipta Kerja mencakup isu penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, dan reformasi regulasi. Edhie juga mengatakan bahwa vaksinasi COVID-19 di Indonesia juga turut andil dalam mendukung pemulihan ekonomi negara Indonesia.

Game changer tersebut menurutnya membuat pertumbuhan ekonomi ke depan bakal positif, meskipun pada 2020 sempat minus 2,1 persen.

Hal ini didedikasikan untuk meningkatkan kegunaan dan kredibilitas BI. Ia optimistis kebijakan ke depan akan lebih berdampak positif jika BI lebih transparan.

Pertumbuhan yang berkelanjutan dalam volume perdagangan dunia menunjukkan hal ini. Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti sependapat dengan Edhie bahwa pemulihan ekonomi global akan lebih cepat dari perkiraan di tengah pandemi.

Hal ini tercermin dari berlanjutnya pertumbuhan volume perdagangan dunia.Untuk itu, BI telah menempuh beberapa kebijakan untuk mendorong momentum pemulihan ekonomi, antara lain kebijakan moneter, kebijakan makroprudensial, dan kebijakan sistem pembayaran.

Semuanya dikoordinasikan dengan pemerintah dan instansi lain. Lebih lanjut dia mengatakan, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,1-5,1 persen dan inflasi diperkirakan 3,0 +/- 1 di 2021.

Masih di kesempatan yang sama, Rektor Universitas Indonesia, Ari Kuncoro menilai, para pelaku UMKM optimistis menghadapi triwulan II tahun ini.

Seperti triwulan sebelumnya, kata dia, peningkatan Indeks aktivitas bisnis (IAB) dipicu oleh meningkatnya aktivitas masyarakat seiring tren kasus COVID-19 yang menurun, peningkatan produksi untuk pemenuhan hari raya, serta sebab-sebab lainnya.

Sedangkan, dilihat dari perbedaan kondisi makro dan perbankan antar tahun 1998, 2008, dan 2020 saat terjadi krisis, tahun ini ketika dihadapkan dengan situasi COVID-19, ia mengatakan bahwa inflasi lebih terkendali dibanding kedua tahun sebelumnya.

Ini ia sebut berkat adanya Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan kerja sama dengan kementerian, lembaga terkait seperti kepolisian juga pemerintah daerah. Sehingga tidak ada lagi penimbunan barang dan transportasi yang terganggu distribusinya.

Meski demikian, pandemi COVID-19 tetap memberikan efek bervariasi pada berbagai sektor, terutama sektor riil yang menjadi sektor paling terdampak dan berpotensi menyebabkan terjadinya PHK dan memunculkan golongan masyarakat miskin baru.

Selain dari kedua pembahasan di atas, kita banyak melihat bank sentral melakukan adaptasi kebijakan yang sebenarnya “tidak lazim”. Kebijakan bank sentral tersebut karena kebijakan suku bunga telah berada di level terendah.

Misalnya, suku bunga Fed berada di 0,25% di Amerika Serikat (AS); dan UE sebesar 0,0%; dan 0,1% di Inggris. Negara-negara regional seperti India memiliki rate 4,0%; China 3,85%; Indonesia 3,5%; Filipina 2,0%, dan Malaysia 1,75% juga termasuk yang terendah, jadi ketika pandemi tiba-tiba melanda dan menghasilkan.

Ketika dampaknya sangat besar ruang stimulus moneter dengan menurunkan suku bunga sebenarnya sangat terbatas. Jadi mau tidak mau, kebijakan injeksi likuiditas atau bantuan pandemi harus dilaksanakan.

Sebagai catatan, hal ini pun disebabkan terbatasnya ruang stimulus di sisi fiskal karena adanya tekanan pada penerimaan negara.

Untungnya, suku bunga rendah dan suntikan likuiditas telah menjadi pahlawan untuk menahan penurunan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi, sementara juga membantu membuat pasar keuangan lebih stabil.

Sayangnya, pemulihan sisi permintaan yang didorong oleh stimulus moneter lebih berdampak daripada sisi penawaran ketika risiko pandemi mulai mereda. Hal ini diwujudkan dalam pemulihan produksi manufaktur – biasanya ditunjukkan oleh Indeks Manajer Pembelian (PMI) – yang lebih cepat daripada pemulihan likuiditas atau populasi.

Atau juga ditandai dengan kenaikan harga komoditas terutama logam dan energi yang mendapat dorongan signifikan. Kenaikan harga komoditas tersebut karena pertumbuhan ekonomi global secara umum telah keluar dari zona resesi sejak triwulan IV-2020, namun dibarengi dengan peningkatan inflasi, baik oleh konsumen (Consumer Price Index). /CPI) dan produsen (Producer Price Index /PPI), juga meningkat secara signifikan di sebagian besar negara di dunia.

Akibatnya, muncul “musuh” baru bagi kebijakan moneter ke depan. Yakni dengan nama kekhawatiran supply shock, global value chain crisis, dan stagflasi. Itulah tantangan berikutnya yang perlu ditangani oleh para pemegang kebijakan moneter global.

Sehingga tidak heran pada 2021 arah kebijakan longgar (loosening) yang dianut pada tahun sebelumnya mulai ditinggalkan, bahkan banyak yang langsung berubah kutub menjadi ketat (tightening) hanya dalam hitungan bulan.

Itulah hal “tidak lazim” berikutnya yang kita lihat di masa transisi atau pemulihan ini. Patut dimaklumi memang, siapapun tentu akan khawatir bi la terjadi supply shock, global value chain crisis, dan stagflasi karena akan menyebabkan perekonomian kembali berbalik arah.

Adanya Surat Keputusan Bersa ma (SKB); forum stabilitas sistem keuangan (FSSK); dan tim pengendali inflasi nasional dan daerah menjadi bentuk yang bisa menjadi indikator tersebut. “Ketidaklaziman” yang bersifat positif sebenarnya, apalagi jika melihat apa yang menjadi tujuan BI yang tertuang dalam UU No 23 tahun 1999 ataupun UU No 3 tahun 2004, yakni “mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah”.

Sponsors Link
, ,
Post Date: Monday 30th, May 2022 / 01:54 Oleh :
Kategori : Ekonomi