6 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

Bank Indonesia (BI) adalah salah satu bank sentral yang ada di Indonesia. Fungsi utamanya agar memastikan nilai rupiah tetap konstan dan tidak mengalami fluktuasi. Bank Indonesia memiliki fokus utama terhadap bidang sistem pembayaran, moneter, dan stabilitas metode finansial agar memenuhi fungsinya.

Pada awalnya sejarah Bank Indonesia dikenal dengan De Javasche Bank yang diciptakan tahun 1828. Saat pertama diluncurkan, bank ini diberikan kepercayaan untuk memperoleh hak istimewa agar menjadi bank sirkulasi. Karena itu, dapat mencetak serta menyebarkan mata uang Gulden pada seluruh daerah Hindia Belanda. 

Namanya berganti menjadi Nanpo Kaihatsu Ginko pada masa pemerintahan Jepang. Bank sirkulasi ini diganti namanya menjadi Bank Indonesia pada tahun 1953, dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia. Hal ini dikarenakan adanya akuisisi dan nasionalisasi De Javasche Bank oleh Pemerintah Indonesia.

Sebagai Bank Sentral, BI tentunya mempunyai peran khusus jika dibandingkan jenis bank lainnya. Intip penjelasan di bawah ini untuk penjelasan lebih lengkapnya.

6 Peran Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran

• Pengatur dan Penyedia Sistem Transaksi

Bank Indonesia memilki kewajban untuk mengatur dan menyediakan sistem pembayaran di Indonesia. BI merupakan regulator moneter dengan tugas utamanya menjaga agar keseluruhan jalannya metode transaksi tidak ada hambatan dan dapat diselesaikan secara efisien.

Agar dapat mewujudkannya, maka dibuat beberapa regulasi dan persyaratan dalam penyediaan layanan finansialnya. Selain itu, juga terdapat tindakan tegas apabila adanya hambatan pada pelayanannya, namun dibiarkan hingga merugikan sistem keuangan tersebut. 

Semua tahapan pembayaran seperti penggunaan kartu debit atau kredit, transfer dana antar bank hingga transaksi elektronik sudah diberikan standarisasi oleh BI supaya mengurangi kekeliruan. 

BI juga menjadi fasilitator agar mampu memperbaiki sistem pembayaran apabila masih kurang dan butuh ditingkatkan. BI memastikan metode transaksi sudah lebih baik, dimana disesuaikan pada perencanaan metode transaksi nasional. 

• Mengarahkan Metode Pembayaran 

BI memiliki tanggung jawab agar menjadi lembaga yang mampu memberikan pengarahan pada segala jenis metode membayar di dalam negeri.

Sebab, BI bertugas untuk menjaga hak dan kewajiban rakyat Indonesia pada segala aktivitas ekonominya. Karenanya, semua perusahaan keuangan di Indonesia perlu menyerahkan laporan resmi kepada BI.

Selain itu, BI selalu memelihara agar sistem finansial di dalam negeri tetap konstan, sehingga mampu lebih dipercaya oleh masyarakat. Pengawasan yang dilakukannya juga bertujuan supaya memberikan keamanan lebih terhadap stakeholder di sekitarnya seperti perusahaan atau masyarakat umum.

• Penyedia Perizinan kepada Perusahaan Keuangan

Apabila ingin mendirikan sebuah usaha yang bergerak di bidang finansial serta tidak jauh dari adanya aktivitas pembayaran, maka perlu mendapatkan izin dari BI terlebih dahulu. Karena sudah menjadi tugasnya supaya menjamin serta menjaga peredaran ekonomi rakyat Indonesia. 

Adanya izin dalam pengelola jasa pembayaran dapat menjamin jika jasanya mudah diakses, cepat menangani kebutuhan pelanggan, terjangkau serta dapat diandalkan oleh masyarakat sekitar. Selain itu, perizinan juga memastikan sebuah jasa keuangan tetap konstan, aman digunakan pelanggan dan bebas dari praktik usaha merugikan.

Maka itu, BI hanya memberikan perizinan jika sebuah usaha layanan finansial dapat memenuhi kriteria di atas. Tentu pertimbangan perizinan tersebut perlu digarap mengingat cukup banyak kasus mengenai perusahaan finansial yang tidak sah.

• Menjamin Metode Pembayaran

Keseluruhan sistem bayar membayar menjadi tanggung jawab untuk dikelola Bank Indonesia. Terdapatnya kebijakan moneter dan perbankan memiliki pengaruh besar terhadap penentuan kebijakan dalam mengatur metode pembayaran di dalam negeri.

Sebuah metode transaksi perlu dijamin keamananya, agar dapat dipercaya oleh penggunanya sehingga kegiatan perekonomian sekitar tidak terganggu. BI perlu memastikan sebuah metode transaksi lebih efisien agar lebih memperlancar jalannya transaksi tanpa mengandalkan banyaknya alat penyedia transaksi.

Kemudahan akses dalam sistem transaksi juga diperbesar jangkauannya agar seluruh penduduk di Indonesia bisa memakainya. Bank Indonesia menjaga keberadaan metode bayar membayar tetap aman agar tidak merugikan penggunanya.

Bentuk jaminan lainnya adalah pemberian sosialisasi mengenai sistem pembayaran yang ada serta terkini agar semua masyarakat dapat mengetahuinya. 

• Menjadi Lembaga Pelaksana Metode Transaksi 

Tugas Bank Indonesia tidak hanya saja mengawasi beredarnya metode bayar membayar, tetapi juga menjadi lembaga pelaksana dalam keberadaan sistem pembayaran dalam negeri.

Saat ini, sudah terdapat dua metode transaksi yang dikeluarkan oleh BI, yaitu  Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS) dan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI).

BI-RTGS adalah metode pembayaran yang diluncurkan untuk mengelola serta menuntaskan segala bentuk transaksi bernilai besar. Sementara, SKNBI berfungsi untuk menangani macam pembayaran dengan nilai relatif lebih kecil. 

• Mencegah Risiko 

Jika membaca beberapa uraian di atas, tentunya sudah dibahas sedikit jika Bank Indonesia mengusahakan agar memberikan perlindungan terhadap sistem pembayaran masyarakat dalam negeri. Peran BI yang cukup krusial yaitu meminimalisir kemungkinan risiko atau kesalahan dimana menggangu transaksi bayar membayar masyarakat.

Beberapa strategi sudah diluncurkannya dalam menciptakan sistem pembayaran minim risiko, karena adanya gangguan dalam transaksi keuangan bisa mengganggu kegiatan perekonomian sekitar.

Contohnya adalah dengan diciptakan serta diimplementasikan Real Time Gross Settlement (RTGS) supaya lebih menguatkan dan mengefisiensikan keselamatan aktivitas transaksi.