Sponsors Link

Macam-macam Hukum di Indonesia

Sponsors Link

Hukum adalah aturan berupa sanksi dan norma yang berlaku dan dibuat untuk mengatur macam macam hak dan kewajiban warga negara agar tidak berbenturan.

ads

Di dalam suatu negara, pasti dibentuk suatu hukum yang mengatur warga-warga di dalamnya.

Pun dengan Indonesia, yang memiliki 9 macam hukum yang berlaku saat ini.

Kali ini kita akan membahas macam-macam hukum yang ada di Indonesia.

1. Hukum Acara Perdata Indonesia

Hukum acara perdata merupakan sebuah prosedur yang mengatur dan mengurusi pelaksanaan hukum perdata di Indonesia.

Asas yang terkandung di dalam hukum acara perdata diantaranya:

  • Penyelenggaraan pengadilan harus mandiri dan tidak memihak siapapun.
  • Hakim berperan aktif di dalam persidangan dari awal hingga akhir.
  • Pengadilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan murah.
  • Sidang pengadilan perdata harus terbuka untuk umum.
  • Adanya perwakilan kuasa hukum jika dibutuhkan.
  • Kedua belah pihak yang berada di pengadilan harus didengar dengan adil oleh hakim.

2. Hukum Acara Pidana Indonesia

Hukum acara pidana merupakan prosedur yang mengatur dan melaksanakan hukum pidana di Indonesia.

Apabila terdapat sebuah kasus yang melibatkan tindak pidana hingga penjatuhan hukum pidana, maka akan diatur dalam hukum acara pidana.

Hukum ini memuat tata cara pelaksanaan dan bagaimana cara dijatuhkannya hukum pidana oleh badan pemerintah yang berwenang.

3. Hukum Adat Indonesia

Hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang sudah ada sejak jaman dahulu dan disetujui oleh masyarakat dalam suatu daerah.

Hukum ini bersifat elastis dan berkembang mengikuti jaman.

Munculnya hukum adat pun dipengaruhi oleh unsur-unsur hukum adat seperti agama, kerajaan hingga masuknya bangsa asing di Indonesia.

Biasanya ada satu pemuka adat yang bertugas untuk memimpin dan menegakkan keadilan melalui hukum adat.

Jenis sistem hukum adat diantaranya:

  • Hukum adat tata negara.
    Hukum yang mengatur susunan rakyat dan pemerintahan dari mulai organisasi, lingkungan kerja hingga jabatan-jabatannya.
  • Hukum adat warga.
    Hukum yang mengatur hak dan kewajiban warga suatu daerah seperti hukum ahli waris, hukum tanah, hukum perkawinan, hukum hutang piutang, dll.
  • Hukum adat pidana.
    Hukum yang mengatur berbagai tindak pidana hingga reaksi masyarakat terhadap tindakan tersebut.

4. Hukum Antar Tata Hukum

Disingkat HATAH, hukum ini mengatur antar golongan-golongan yang berada di bawah naungan hukum yang berbeda.

Hukum antar tata hukum juga mempelajari tentang sistem hukum di suatu negara pada waktu tertentu.

5. Hukum Islam Indonesia

Hukum Islam berlaku bagi para pemeluknya yang beragama Islam dengan mengatur tingkah laku berdasar syariat Wahyu Allah S.W.T dan Sunnah Rasul.

Hukum ini berlaku di Indonesia karena mayoritas warga Indonesia memeluk agama Islam.

Ada 4 landasan hukum Islam diantaranya:

  • Al-quran (kitab suci agama Islam)
  • Hadist (segala sesuatu yang didasari dari Rasulullah S.A.W)
  • Ijma’ (kesepakatan para ulama)
  • Qiyas (membandingkan sesuatu yang sama dengan sesuatu yang ingin diketahui hukumnya)

6. Hukum Perdata Indonesia

Hukum perdata disebut juga sebagai hukum privat.

Sebagai hukum yang bersifat privat atau pribadi, maka hukum ini mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara.

Contoh hukum perdata di Indonesia diantaranya mengatur kematian dan kelahiran seseorang, perkawinan dan perceraian, harta benda, warisan hingga badan usaha.

Dalam mengatur hukum perdata, diterbitkanlah sebuah kitab yang bernama KUHPer (Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

Ada 4 bab yang ada di dalam KUHPer diantaranya:

  • Bab I menjelaskan tentang hukum perseorangan dan hukum keluarga.
  • Bab II menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang berkaitan dengan benda.
  • Bab III menjelaskan tentang perjanjian.
  • Bab IV menjelaskan tentang batas waktu dan pembuktian.

7. Hukum Pidana Indonesia

Hukum pidana merupakan kebalikan dari perdata.

Ada beberapa perbedaan hukum pidana dan perdata.

Salah satu perbedaan itu adalah hukum pidana sifatnya publik.

Selain itu hukum ini berkaitan dengan aturan negara, kepentingan umum, kegiatan pemerintahan dan juga mengurusi tindak pidana.

Tindak pidana contohnya seperti mencuri, korupsi, merampok, dll.

Ada 5 macam hukuman pokok pidana dan 3 hukuman tambahan pidana diantaranya:

  • Hukuman mati
  • Hukuman penjara
  • Hukuman kurungan
  • Hukuman denda
  • Hukuman tutupan
  • Pencabutan hak
  • Penyitaan barang
  • Pengumuman putusan hakim

8. Hukum Tata Negara

Hukum tata negara berkaitan dengan aturan atau prosedur yang mengurusi hubungan antar lembaga negara.

Ada 5 asas hukum tata negara yaitu:

  • Asas Pancasila
  • Asas negara hukum
  • Asas negara kesatuan
  • Asas kedaulatan rakyat
  • Asas pembagian kekuasaan

9. Hukum Tata Usaha Administrasi Negara

Lebih sering disebut sebagai hukum administrasi negara.

Hukum ini merupakan hukum publik yang berada di bawah hukum tata negara.

Hukum tata usaha administrasi negara merupakan prosedur yang mengatur kegiatan sehari-hari lembaga pemerintahan di Indonesia.

Sponsors Link
,




Post Date: Thursday 27th, February 2020 / 03:55 Oleh :
Kategori : Hukum