10 Peran Pemerintah Daerah Dalam Mengelola Keragaman Sosial Budaya

Indonesia adalah negara yang kaya akan keragaman sosial budaya. Terdapat lebih dari 300 kelompok etnik dan 1300an suku bangsa yang tersebar dari ujung pulau Sumatera sampai ujung pulau Papua.  Keragaman sosial budaya yang ada di Indonesia meliputi keragaman bahasa, tarian daerah, pakaian daerah, rumah adat, seni daerah dsb. Saking banyaknya,  pemerintah kita bahkan sempat kecolongan tidak mendata salah satu keanekaragaman sosial budaya kita sehingga akhirnya diklaim oleh negara lain.

Keragaman Sosial Budaya di Negara

Hal-hal berikut adalah yang akan terjadi jika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak bisa mengelola keragaman sosial budaya yang ada di negara kita sendiri dengan baik:

• Diklaim sebagai budaya dari negara lain.
• Dilupakan anak-anak generasi yang baru.
• Bahasa dapat punah karena penuturnya tidak ada lagi.
• Kehilangan identitas daerah.
• Gelar kaya akan budaya tidak layak lagi untuk disandang.

Sebagai warga negara Indonesia, pastinya kita berkeinginan untuk terus menjaga dan melestarikan kekayaan budaya kita.  Tapi yang harus kita sadari adalah masyarakat tidak bisa melakukannya sendiri. Tentunya bukan hal yang mudah untuk mengelola keragaman sosial budaya ini. Jangan sampai ada kemunculan unsur-unsur perubahan sosial budaya. Perlu ada peran aktif baik dari masyarakat maupun dari pemerintah untuk bisa mengelola keragaman sosial budaya ini agar tetap terpelihara. Yang ditakutkan adalah terjadinya perubahan sosial budaya sebagai efek dari globalisasi. Anak-anak generasi milenial yang lebih bangga jika bisa berbahasa asing dari pada menggunakan bahasa daerah adalah salah satu contoh perubahan sosial budaya. Orang yang paling tepat yang berkewajiban untuk mengelola keragaman sosial budaya di tiap-tiap daerah di Indonesia tentu saja adalah pemerintah daerah.

Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah pusat untuk menghandle seluruh keragaman sosial budaya yang ada. Pemerintah daerah yang terjun langsung ke masyarakat sedangkan pemerintah pusat cukup memantau dan mengarahkan. Apa saja peran pemerintah daerah dalam mengelola keragaman sosial budaya? Mari kita simak penjelasan dibawah ini:

1. Sebagai penggerak

Pemerintah berperan sebagai penggerak atau motor yang akan mengarahkan masyarakat dalam mengambil keputusan terkait pengelolan keragaman sosial budaya. Hal ini membuat pemerintah daerah dilarang duduk manis saja ketika ada usulan dari masyarakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelestarian budaya. Pemerintah daerah sebagai penggerak juga berarti dalam mengelola keragaman sosial budaya pemerintah yang mengambil peran paling besar dibanding masyarakat.

2. Mengambil inisiatif

Yang dimaksud dengan mengambil inisiatif adalah pemerintah harus selalu siap dengan ide-ide baru dalam mengelola keragaman budayanya. Bahasa kasarnya, jangan sampai rakyat duluan yang mengambil tindakan. Memang akan sangat baik jika muncul inisiatif dari masyarakat untuk melakukan pengelolaan budaya lewat cara-cara yang kreatif, namun hal itu merupakan peran dari pemerintah daerah.

Adanya upaya untuk melestarikan keragaman sosial budaya di suatu daerah bisa menjadi faktor penghambat perubahan sosial budaya. Masyarakat cukup menyalurkan aspirasinya dan pemerintah yang akan membantu merealisasikan.

3. Sebagai Jembatan Ke Dunia Internasional

Tentu saja upaya mempromosikan kekayaan budaya di suatu daerah baik dalam negeri maupun luar negeri wajib dilakukan oleh pemerintah daerah. Misalnya suatu daerah hendak mengadakan festival budaya atau pawai yang nantinya akan menampilkan tarian daerah maupun produk-produk kesenian daerah. Pemerintah daerah yang kiranya menargetkan jumlah turis baik yang dari dalam maupun luar negeri yang akan hadir dengan mempromosikan acara tersebut semaksimal mungkin.

Kedatangan turis tentunya punya manfaat yang baik bagi suatu daerah. Turis tersebut bisa mempelajari kebudayaan daerah sehingga kebudayaan daerah yang dikunjunginya bisa semakin banyak diketahui orang. Selain itu biaya hidup pendatang di suatu daerah juga bisa menambah pemasukan dalam pendapatan daerah.

4. Sumber Modal

Masyarakat harusnya tidak perlu cemas ketika membutuhkan dana saat hendak mengadakan kegiatan atau membentuk organisasi yang berhubungan dengan pelestarian budaya. Uang adalah salah satu contoh kebutuhan pokok dari suatu organisasi. Kegiatan seperti pentas seni, lomba tarian daerah, lomba pidato bahasa daerah atau sanggar seni yang mengajarkan kebudayaan daerah kepada anggotanya. Sudah merupakan kewajiban pemerintah daerah untuk ambil bagian paling banyak dalam pengelolaan keragaman sosial budaya di daerahnya sehingga memberikan dana untuk kegiatan yang berkaitan dengan hal tersebut tentu bukan masalah besar.

5. Menyusun perundang-undangan 

Dengan adanya perundang-undangan atau hukum yang jelas mengenai peran pemerintah daerah dalam mengelola keragaman sosial budaya di suatu daerah, masyarakat tentu tidak akan salah melangkah. Aturan-aturan yang mengatur mengenai apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan terkait pengelolaan kebudayaan di suatu daerah pastinya akan membuat masyarakat semakin terarah. Contoh perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan kebudayaan yaitu UU No.5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Dengan adanya peraturan ini diharapkan agar masyarakat Indonesia dapat sejalan dalam tujuan pengendalian sosial budaya dan pelestariannya.

6. Memberikan Dukungan Penuh

Peran pemerintah dalam pengelolaan kebudayaan tidak boleh setengah-setengah. Ketika ada masyarakatnya yang mengusulkan kegiatan bertema kebudayaan yang mungkin belum tersusun dengan benar, pemerintah tidak boleh langsung asal menolak usulan tersebut. Beruntung jika masyarakat punya kemauan untuk melestarikan kebudayaannya dengan berbagai cara, namun hal tersebut tentu harus tetap dipandu atau diarahkan oleh pemerintah daerah.

Bagaiman bentuk dukungan penuh yang dimaksud? Tentu saja dengan memfasilitasi sarana prasarananya, memberikan ruang untuk berkarya, menyediakan dana untuk kegiatan kebudayaan, dan tidak menolak siapapun yang ingin mengambil bagian dalam pengelolaan kebudayaan daerah dengan tujuan melestarikan dan menjaga agar tetap eksis dalam terpaan kemajuan global.

7. Melakukan Pendataan

Kita tentunya tidak ingin kebudayaan asli daerah kita diklaim oleh negara tetangga. Untuk itu harus ada pendataan yang tepat dan akurat mengenai apa saja kekayaan budaya yang dimiliki masing-masing daerah di Indonesia. Dalam hal ini pemerintah daerah mengambil peran penting yaitu melakukan pendataan kekayaan budaya. Pendataan tersebut haruslah lengkap dan secara rinci.

Kita ambil contoh kasus bahasa daerah. Uniknya, di setiap daerah di Indonesia pasti paling tidak ada lebih dari satu bahasa daerah. Pendataan yang dilakukan hendaknya mendata apa saja bahasa daerah tersebut dan berapa banyak penuturnya. Data ini juga akan berguna untuk mengetahui suatu kebudayaan terancam punah atau tidak.

8. Membentuk Kelembagaan

Pemerintah daerah tentu tidak hanya mengurus pengelolaan keanekaragaman sosial budaya di daerahnya, ada juga bidang-bidang lain untuk diperhatikan. Untuk itu, pembentukan suatu lembaga yang akan menghandle segala sesuatu tentang pengelolaan pelestarian kebudayaan di suatu daerah akan sangat membantu peran pemerintah dalam menjalan tugas dan kewajibannya.

Lembaga yang dibentuk tentunya tidak boleh asal-asalan, tapi juga harus memiliki ciri-ciri lembaga sosial budaya yang benar. Dengan adanya suatu lembaga yang fokus pada pelestarian budaya disuatu daerah, tentu bidang ini akan semakin diperhatikan dan diketahui secara luas oleh masyarakat.

9. Mengadakan Pentas Seni Secara Rutin

Kegiatan tahunan yang bertujuan untuk mempromosikan kebudayaan daerah baiknya paling tidak menjadi agenda tahunan dari pemerintah daerah. Kegiatan secara rutin tersebut tentunya akan melibatkan masyarakat didalamnya. Hal ini akan membudaya jika dilakukan secara rutin, misalnya acara tahunan, dan pastinya akan menarik pendatang maupun turis yang penasaran dengan acara tahunan suatu daerah.

Selain pentas seni, kegiatan dari organisasi, sanggar, maupun klub-klub yang memfokuskan kegiatannya pada pelestarian kebudayaan juga akan sangat baik jika difasilitasi oleh pemerintah agar lebih banyak dikenal oleh masyarakat luas.

10. Memaksimalkan Penggunaan Fasilitas Umum

Yang terakhir adalah memaksimalkan penggunaan fasilitas umum sebagai wadah untuk melestarikan kebudayaan. Ada banyak cara dalam mengelola suatu kebudayaan agar tetap terjaga salah satunya lewat pengaplikasian pada tempat-tempat atau benda-benda yang kita temukan setiap hari. Kita ambil contoh corak batik. Jika kita pernah bepergian menggunakan pesawat terbang, tentu kita bisa menemukan bahwa di bandara banyak ditemukan corak batik ditempatkan baik di dinding sebagai wallpaper maupun hiasan-hiasan dalam ruangan. Hal ini merupakan contoh pemaksimalan fasilitas umum sebagai tempat pelestarian kebudayaan dimana kebudayaan di pajang di tempat umum yang banyak dilalui orang, bukan hanya orang dalam negeri tapi juga orang luar negeri.

Tidak hanya di bandara, tempat umum seperti taman kota, stasiun kereta atau terminal bus juga bisa diterapkan konsep yang sama. Itu dia peran pemerintah dalam peran pemerintah dalam mengelola keragaman sosial budaya. Tentu saja pengelolaannya tidak akan berjalan dengan baik tanpa bantuan dari masyarakat. Semoga dengan informasi ini dapat membuka wawasan kita bahwa untuk mengelola suatu kekayaan sosial budaya yang diwariskan kepada kita, kita tidak bisa bekerja sendirian.

Sebatang lidi tidak bisa membersihkan halaman rumah dari rumput kering, tapi jika disatukan menjadi sekumpulan lidi yang banyak halaman rumah akan dengan mudah dibersihkan. Dengan saling mendukung dan terjalinnya kerja sama yang baik tentunya keragaman sosial budaya yang menjadi kekayaan bagi negara kita akan terus tetap terjaga dengan baik.