7 Peran Dunia Internasional dalam Konflik Indonesia Belanda

Konflik antar negara merupakan sebuah yang pasti pernah terjadi, setidaknya satu kali, oleh satu negara dengan negara lain. Konflik ini dilatarbelakangi oleh  cara mengatasi masalah persebaran penduduk berbagai macam alasan. Indonesia pun tak luput dari kejadian ini. Dari beberapa negara yang diketahui pernah bersitegang dengan Indonesia, salah satunya adalah Belanda.

Sejarah mencatat hubungan tak baik antara Indonesia dengan Belanda, sebagian besar merupakan cerita penjajahan bumi pertiwi oleh pemerintah Negerti Tulip tersebut. Bahkan setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, ada ketegangan yang muncul antara Belanda dengan Indonesia. Ketegangan yang terjadi pada kondisi penduduk Indonesia berujung pada konflik besar tersebut tercatat pernah menggemparkan internasional dan melibatkan mediasi serta dukungan dari berbagai negara. Konflik tersebut didasari oleh kemunculan dua faktor utama yang menyebabkan konflik Indonesia Belanda ini terjadi, yaitu:

• Kedatangan Negara Sekutu yang Ternyata Membawa NICA (Belanda)
• Sekutu dan NICA Justru Membuat Teror pada Bangsa Indonesia

Peran Internasional dalam Menyelesaikan Konflik Indonesia Belanda

Dunia internasional tidak meninggalkan Indonesia sendirian, pada waktu terjadinya penyebab kegagalan LBB. Di tengah konflik yang dihadapi melawan Belanda, Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara tetangga dan perhatian internasional. Dukungan ini diberikan untuk segera mengakhiri konflik antara negara Indonesia dengan Belanda setelah sekian lama Indonesia harus tunduk pada pemerintahan asing.

Beberapa peran internasional dalam membantu mengakhiri konflik ini antara lain:

1. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

PBB dikenal sebagai pihak yang mempunyai peranan cukup besar dalam mengakhiri konflik Indonesia Belanda. Yang diutus dalam mengatasi masalah ini atas nama PBB adalah Dewan Keamanan. Mereka ikut mengambil peran sebagai mediator dengan agenda penyelesaian perkara sebagai berikut:

• Tanggal 31 Juli 1947, konflik Indonesia Belanda diajukan oleh negara Australia dan India ke Dewan Keamanan PBB. Konflik ini diyakini sebagai dampak dari Agresi Militer Belanda. PBB mengeluarkan resoluasi yang berisi seruan penghentian tembak menembak Indonesia Belanda dan penyelesaian damai.
• Tanggal 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1048, diselenggarakan perundingan antara Indonesia dengan Belanda yang kemudian melahirkan Perjanjian Renville, di atas kapal perang Amerika yang bernama Renville. Perundingan ini tidak membawa hasil yang baik bagi Indonesia, bahkan wilayah kedaulatannya justru semakin sempit.
• PBB kemudian membentuk UNCI yang kembali menggelar perundingan Belanda Indonesia. Perundingan ini dilakukan di Jakarta.

2. Komisi Tiga Negara (KTN)

Peran selanjutnya dilakukan oleh Komisi Tiga Negara atau KTN. Sebenarnya, KTN merupakan bentukan PBB yang juga berperan dalam perkembangan pergerakan kebangsaan Indonesia menyelesaikan ketegangan sengit antara Indonesia dengan Belanda, terutama menyikapi Agresi Militer Belanda 1 yang dilakukan pada tanggal 21 Juli 1947. KTN diwakilkan oleh satu orang dari negara Belgia, Australia, dan Amerika Serikat.

• Belgia merupakan negara tunjukkan dari Belanda. Dalam KTN, Belgia mewakilkan seorang bernama Paul van Zeeland.
• Australia merupakan negara tunjukkan dari Indonesia. Wakil Australi dalam KTN ini adalah seorang bernama Richard Kirby.
• Amerika Serikat dihadirkan sebagai negara wakil sekaligus tunjukkan yang disetujui Belgia dan Australia. Wakil Amerika Serikat yang tergabung dalam KTN ini bernama Frank Graham.

KTN memiliki dua tugas, yaitu: 1) mengawasi langsung penghentian tembak-menembak antara Indonesia dengan Belanda sesuai dengan perkembangan wilayah Indonesia Resolusi PBB yang telah dibentuk, dan 2) memasang patok-patok yang menjadi batas wilayah pada status quo dibantu oleh TNI. Perundingan yang digelar oleh KTN ini diberi nama Perjanjian Renville. Isi dari perjanjian tersebut adalah:

1. Belanda hanya mengakui wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera, sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia.
2. Disetujuinya garis demarkasi yang memisahkan wilayah Indonesia dengan daerah pendudukan Belanda.
3. TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantong di wilayah pendudukan Belanda yang berlokasi di area Jawa Barat dan Jawa Timur.

3. United Nations Commision for Indonesia (UNCI)

UNCI atau komisi khusus dari PBB yang dibentuk untuk Indonesia, juga ditugaskan untuk menyelesaikan konflik Indonesia Belanda. UNCI dibentuk dalam rangka menyelesaikan bentuk hubungan sosial dan berbagai konflik tersebut setelah terjadinya Agresi Militer Belanda 2 yang terjadi pada tanggal 19 Desember 1948. Perundingan yang diselenggarakan UNCI ini dikenal dengan nama Perundingan Roem-Royen yang melahirkan Perjanjian Roem-Royen. Isi dari perjanjian tersebut adalah:

1. Tentara bersenjata Republik Indonesia harus menghentikan aktivitas gerilya.
2. Pemerintah Republik Indonesia turut serta dalam Konferensi Meja Bundar (KMB).
3. Kembalinya pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta
4. Tentara bersenjata Belanda harus mengehentikan operasi militer dan pembebasan semua tahanan politik.
5. Kedaulatan RI diserahkan secara utuh tanpa syarat.
6. Dengan menyetujui adanya Republik Indonesia yang bagian dari Negara Indonesia Serikat.
7. Belanda memberikan hak, kekuasaan, dan kewajiban kepada pihak Indonesia.

4. Konferensi Asia

Dukungan dari negara lain hadir untuk mendukung penyelesaian konflik Indonesia Belanda. Negara India turut berpartisipasi dalam bencana alam di Indonesia pemberian dukungan inin dengan menyelenggarakan Konferensi Asia yang diprakarsai oleh Perdana Menteri India kala itu, Pandit Jamaharial Nehru beserta Perdana Menteri Myanmar kala itu, U Aung San. Konferensi Asia ini diselenggarakan di New Delhi, India, pada tanggal 20 hingga 23 Januari 1949 dengan anggota konferensi sebanyak 21 wakil negara.

Konferensi Asia tersebut melahirkan beberapa hasil seperti:

1. Usulan pengembalian Pemerintahan RI ke Yogyakarta.
2. Perintah Ad Interim yang mempunyai kemerdekaan dalam politik luar negeri yang harus dibentuk sebelum tanggal 15 Maret 1949.
3. Penarikan tentara Belanda dari seluruh wilayah indonesia.
4. Penyerahan kembali kedaulatan Indonesia kepada pemerintah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1950.

Australia juga terbukti memberikan dukungannya pada penyelesaian konflik Indonesia Belanda dengan proses interaksi sosial menyerahkan kembali secara resmi wilayah Kalimantan dan kepulauan bagian timur yang awalnya diberikan kepada Australia oleh Sekutu.

5. Peran Negara Australia

Blok Sekutu yang kala itu diterima baik adalah kelompok aliansi beberapa negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Perancis, Italia, dan Belanda itu sendiri. Aliansi yang datang ke Indonesia kala itu bernama AFNEI atau Allied Forces Netherlands East Indies, kedatangan mereka dipimpin oleh Letnan Jenderal Sir Philip Christiison.

Awalnya kedatang mereka memang betul diterima baik karena diketahui mereka mengumandangkan perdamaian. Namun, ternyata banyak batas wilayah laut di Indonesia kedatangan AFNEI yang sesungguhnya bukan itu, tetapi bagaimana merebut Indonesia dari kependudukan Jepang kala itu. Rincian pokok tugas AFNEI di Indonesia antara lain:

• Menerima penyerahan kekuasaan Indonesia dari Jepang
• Membebaskan tawanan perang dan interniran Sekutu
• Mengusir orang-orang Jepang dan memulangkannya
• Menciptakan keamanan dan perdamaian
• Menghimpun keterangan untuk menelusuri pihak yang dianggap sebagai dalang perang

Kedatangan AFNEI ini ternyata membawa serta para pegawai negeri sipil Belanda atau NICA. Mengetahui hal ini, tentu saja konflik antara Indonesia dengan Belanda tidak bisa dihindarkan.

6. Peran Negara Inggris

Negara Inggris juga tak kalah memberikan kontribusi peran dalam penyelesaian konflik ini dengan mengeluarkan persetujuan Civil Affairs Agreement atau CAA. Peran negara Inggris yang lebih jelas dalam memihak Indonesia untuk kembali mendapatkan wilayah kedaulatannya diperlihatkan juga dalam perannya sebagai wakil Sekutu dalam Perundingan Linggarjati. Perundingan ini kemudian melahirkan beberapa perjanjian seperti:

1. Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yang saat itu terdiri dari Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Madura.
2. Belanda harus meninggalkan wilayah RI selambat-lambatnya  tanggal 1 Januari 1949.
3. Pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS.
4. Dalam membentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth / Persemakmuran Indonesia-Belanda dengan negeri Belanda sebagai kepala uni.

7. Peran Negara-negara Arab

Negara-negara dari Arab juga tak ketinggalan memberikan dukungan untuk penyelesaian konflik Indonesia Belanda. Hal ini dibuktikan dari bentuk penyimpangan sosial dengan penyampaian keputusan Liga Arab yang pada itninya mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Republik indonesia. Pengakuan kemerdekaan ini dihimpun dari beberapa negara seperti Mesir, Libanon, Suriah, Afganistan, Arab Saudi, dan Iraq, sebagai berikut:

• Ketegangan yang terjadi setelah mengetahui AFNEI yang membawa serta NICA tak berhenti sampai di situ.
• Bangsa Indonesia mendapati faktor perubahan sosial dan masalah lain yang tak kalah membuat marah.
• NICA ternyata datang bersama dengan tentara kerajaan asal Belanda yang ditempatkan khusus di INdonesia.
• Tentara kerajaan itu lebih dikenal dengan sebutan KNIL (Koninklijk Nerderlands Indisch Leger).
• Kala pemerintahan Jepang, KNIL sempat menjadi tawanan perang yang kemudian dibebaskan ketika AFNEI dan NICA datang kembali ke Indonesia.

Lucutnya KNIL dari Jepang serta kedatangan AFNEI dna NICA lantas membuat gaduh dengan menebarkan teror di wilayah Indonesia. Provokasi di mana-mana dan mereka berusaha memancing keributan terjadi di negeri ini. Perilaku yang benar-benar tidak menghormati kedaulatan Indonesia ini akhirnya membuat konflik Indonesia Belanda pecah.

Demikianlah informasi yang bisa kami sajikan terkait dengan sejarah peran dunia internasional dalam penyelesaian perkara Indonesia dengan Belanda. Semoga artikel ini bisa memberikan pengetahuan baru dan memperluas wawasan Anda mengenai secuil sejarah hubungan Indonesia dengan Belanda.